Kriteria Figur Dambaan Masyarakat

“Seluruh hidup saya didedikasikan untuk rakyat Afrika. Saya telah berjuang melawan dominasi kulit putih dan kulit hitam. Saya selalu percaya, demokrasi yang ideal adalah membiarkan masyarakat berkehendak bebas, hidup berdampingan dalam harmoni, dan dengan kesempatan yang sama. Untuk itulah saya akan selalu berjuang , untuk itu pula saya siap mati.” Nelson Mandela

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, orang nomor satu di Kota Jayapura masih lama, namun gaung perperangan mulai terdengar bahkan para kandidat mulai mempersiapkan strategi dan perlengkapan perangnya. Selasa, 27 Oktober Fraksi PKS Kota Jayapura memfasilitasi dialog publik guna menyongsong suksesi Kota Jayapura 2010. Kegiatan ini dilakukan guna melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan mendengar aspirasi dan masukan publik.

Dialog Publik tersebut mendatangkan tiga narasumber yaitu Ichwanul Muslim,SPd dari ketua DPW PKS, Pdt. Herman Saud, M.Th mewakili tokoh agamawan dan Bambang Sugiono,SH, MH dari akademisi Uncen. Menurut Muslim, guna menyongsong suksesi 2010 di mana akan terjadi pemilihan pemimpin baru yang akan memimpin Kota Jayapura yang beraneka ragam etnis, budaya dan agama perlu sosok pemimpin yang bisa mengayomi ketiga hal tersebut. Pemimpin harus mengetahui keinginan masyarakat Kota Jayapura. Oleh sebab itu ciri-ciri pemimpin yang diinginkan masyarakat adalah pro education, pro poor people, pro healthy, pro gender, pro infrastruktur, pro usaha kecil menengah (UKM), dan seorang pemimpin yang bisa menorehkan rasa aman di Kota Jayapura. Tidak hanya itu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan, yaitu kemampuan mengatur dirinya sendiri, menganalisis permasalahaan ditengah masyarakat yang heterogen, mampu mengambil sebuah keputusan dan mengambil resiko, serta kemampuan membuat strategi, organisir dan berkomunikasi dengan semua kalangan. “Pola transparansi anggaran pembangunan sehingga, masyarakat bisa melihat, menilai, mengusul dan mengevaluasi,” kata Muslim.

Tokoh agamawan, Pdt. Herman Saud lebih mengkritisi kinerja seorang pemimpin. Di mana saat ini kebanyakan pemimpin tahu, tetapi membuat diri seolah-olah tidak tahu. Apalagi kinerja eksekutif, yudikatif dan legislatif campur baur, sehingga masyarakat menjadi binggung. Ia berharap seorang pemimpin bisa mengatur Kota Jayapura sesuai kultur Papua tidak ada monopoli dari pusat.

Selain itu sumber air bersih di Kota Jayapura harus menjadi perhatian, karena di Kota Jayapura Sumber air bersih belakangan ini sulit, apalagi gunung-gunung sebagai penyangga air bersih mulai digusur habis-habisan sehingga menimbulkan kelangkaan sumber air bersih. “Kita sama-sama makan dan minum air di kota ini, sumbernya dari mana lagi?,” tanya Herman. Guna mempertajam dialog publik, peneliti Institute for Civil Society Strengthening (ICS), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Bambang Sugiono, SH, MH mengatakan ada 4 Kriteria seorang pemimpin, yaitu harus dinilai dari rekam jejak masa lalu yang tidak tercela, termasuk praktik ketaatan melaksanakan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Berani secara terbuka membuat komitmen dan konsisten melaksanakan komitmen prinsip pemerintah yang bersih dan berjiwa melayani. Kapasitas untuk bekerja profesional dan konsep program yang logis, realistis, dan relevan dengan masalah serta kebutuhan masyarakat Jayapura, terutama untuk 5 tahun kedepan, dengan indikator gagasan tentang program serta cara melaksanakannya, termasuk kriteria memilih birokrat dan desain mekanisme birokrasi yang mendukung pemerintahannya.

Selain itu beberapa isu yang relevan, jika berbicara Kota Jayapura Yaitu, Alokasi pengguna APBD yang secara dominan memberi prioritas pada kepentingan publik. Memperjelas dan mempermudah tata cara bagi warga masyarakat untuk mendapatkan informasi isi APBD, sesuai partisipasi nyata masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan; ruang akomodasi gagasan dan pelaksanaan secara konkrit model pengembangan potensi budaya lokal dengan kehidupan modern yang dinamis dan berkembang cepat dan tindakan konkrit untuk pengembangan keamanan, kebersihan dan kelancaran kota. “Apa benar semua yang prioritasnya untuk publik?,” tanya Bambang.

Oleh sebab itu problematik yang perlu diantisipasi adalah pengembangan wacana untuk mengembangkan kepedulian masyarakat bahwa pemilihan Walikota adalah proses untuk kepentingan publik yang fundamental, bukan proses perdata jangka pendek yang sifatnya individual serta pemahaman terhadap produk hukum dan pengawasan terhadap peran KPUD dan organ-organ pendukung yang menjadi penyelenggara pemilihan, untuk memastikan bahwa kemajuan prosedur harus berkait dengan kemajuan subtansi.

Menurut Bambang, ada dua hal yag dilakukan Fraksi PKS yaitu pertama, membawa sebuah atmosfir baru dan tradisi baru yang perlu ditindaklanjuti oleh PKS sendiri dengan lebih dinamis oleh partai-partai lain. Kedua, momentum untuk memberi debat publik atau isu-isu menyangkut kepentingan publik di Kota Jayapura, seperti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus dijadikan sebagai isu publik, jangan kaget-kaget tetapi harus diantisivasi mungkin sehingga masyarakat dengan berbagai keragamannya dengan ruang yang cukup memberi gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan bagus juga akan muncul dari masyarakat dari stratifikasi sosial mana pun. “Mungkin selama ini mama-mama tidak diperhatikan gagasannya, maka bisa dijadikan modifikasi gagasan atau kebijakan,” kata Bambang.

Dialog ini tidak boleh berhenti sampai di sini tetapi ditindaklanjuti oleh PKS sendiri. Ibarat lampu kalau PKS sudah menyalakan 50 watt, tidak salahnya partai lain menerangi lampu tersebut menjadi 100 watt, sehingga Walikota nanti benar-benar orang yang menjadi pilihan dan kepercayaan orang Jayapura. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai pemimpin nomor satu di Kota Jayapura harus menjadi agenda publik bukan menjadi masalah perdata, yaitu jual beli suara, tetapi calon Walikota harus menawarkan ibarat orang jualan, tawarannya itu betul-betul menjawab masalah masyarakat. Achmad Jaenuri, LC, Ketua Fraksi PKS Kota Jayapura mengatakan, Kami dari partai politik ingin melakukan fungsi-fungsinya diantaranya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Jayapura. Sebagai fraksi DPD Kota Jayapura kita ingin menjadi sebuah lokomotif dari sebuah perubahan. Perubahaan itu diawali dengan memikirkan sejak dini tentang kriteria figur pemimpin Kota Jayapura 2010. Kita akan mencocokan kriteria mana yang sesuai dengan aspirasi yang disampaikan. Kami akan melakukan sebuah seruan dan jawabannya tergantung kepada rakyat. “Kita ingin pemimpin yang right man in the right place,” kata Achmad. (Jon/CR 7)