USAHA MIKRO BUTUH SUNTIKAN DANA PERBANKAN

Guna mengembangkan kegiatan usaha kecil menengah (usaha mikro-red) di Kota Jayapura, pelayanan dan uluran tangan pihak perbankkan sangat diharapkan. Suntikan dana melalui kredit yang diberikan memberi kemudahan dalam pengembangan usaha kelas mikro. Agus Fonataba, penjual ikan di Pasar Hamadi merasakan manfaatnya dari pinjaman perbankan. Usaha jualan ikannya sempat mandek akibat kekurangan dana. Tetapi sejak mendapat suntikan dana dari perbankan, usaha jualan ikannya dapat berjalan dan kembali normal. Tidak hanya itu, keuntungan dari jualannya bisa ditabung. “Anggsurannya setiap bulan ke bank, jadi lebih mudah,” kata Fonataba. Ia mendapat Informasi adanya kredit lunak dari pegawai bank yang sedang memberi sosialisai kepada pedagang. Informasi tersebut langsung ditindak lanjuti Fonataba, melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan jaminannya berupa meja jualan dan rumahnya. Semuanya berjalan dengan cepat. “Saya pinjam Rp 5 juta, tetapi pihak bank hanya memberikan Rp 3 juta,” kata Fonataba.

Berbeda dengan Isak Arongiar yang kesal terhadap pelayanan bank. Usahanya sedang membutuhkan pinjaman, tetapi pihak bank tidak memberi pinjaman. Menurut Arongiar, alasan pihak bank tidak memberi pinjaman karena tidak ada agunan/jaminan yang dapat diberikan kepada pihak bank. “Kita orang kecil mau kasi jaminan apa. Seharusnya pihak bank jangan mempersulit kita dengan persyaratan yang rumit. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga saja sudah cukup, ini kok minta agunan segala, ya mana kita punya” kata Arongiar. Ia tidak respon mengenai sosialisasi pihak perbankan. Usaha berjualan ikan saat ini bisa berlanjut karena pinjaman dari koperasi. “Daripada kita dipersulit di bank, mendingan pinjam di koperasi langsung diberikan, walaupun bunga agak tinggi, tapi batin ini puas,” katanya. Sulitnya mendapat pinjaman dari bank dibenarkan teman-teman Arongiar yang sama-sama berjualan ikan. Menurut Jettry, Kepala Unit Pemasaran Produk UMKM dan Kredit Program Bank Papua, guna mengembangkan usaha mikro di Kota Jayapura, pihak perbankan berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua memberi kesempatan kepada Mama-mama pedagang asli Papua mengembangkan usahanya melalui suntikan dana pinjaman/kredit dari bank dengan suku bunga rendah. Pinjaman yang bisa didapatkan maksimal 5 juta dengan melengkapi persyaratan sesuai prosedur administrasi perbankan, seperti foto kopi KTP (Suami/isteri, kalau sudah berkeluarga), fotokopi kartu keluarga, surat keterangan usaha dari lurah, fotokopi rekening listrik, pasphoto suami isteri dua lembar, lokasi tempat usaha dan tabungan harus di bank Papua. “Karena ini kerjasama dengan Pemda, maka kredit ini difokuskan kepada Mama-mama asli Papua demi pembinaan,” kata Jettry.

Kredit yang diberikan jumlahnya tidak semuanya sama, perlu pengkajian dari pihak perbankan yang turun kelapangan guna memastikan besarnya dana yang akan diberikan, sehingga tidak memberatkan mama-mama yang melakukan kredit dalam mengangsurkan bulanannya. “Kalau kita asal memberi, bisa-bisa kita mematikan usahanya karena tidak mampu mengangsurkan kreditnya,” Sosialisasi terus dilakukan guna memberi informasi yang jelas kepada mama-mama di pasar, karena kendala selama ini masih ada masyarakat yang berasumsi kredit adalah bantuan cuma-cuma yang tidak dikembalikan. Tidak hanya itu image negatif masyarakat terhadap perbankan yang memberi pelayanan kredit kelas mikro selalu dipersulit dengan persyaratan yang memberatkan, apalagi waktunya relatif lama. Jettry mengakui pelayanan relatif lama akibat prosedur administrasi dan kekurangan tenaga di lapangan. “Kalau mama-mama sudah biasa ke bank, sebenarnya tidak sulit dalam pengurusannya, dan saya berharap dengan adanya bantuan ini, usaha Mama-mama bisa berkembang lebih baik,” kata Jettry.

Menurut Ayub Marbo, S.IP, Kepala seksi perdagangan dalam negeri, Provinsi Papua mengatakan pihak perbankan tidak mempersulit masyarakat dalam transaksi peminjaman, tetapi masyarakat sendiri yang merasa keberatan karena masyarakat tidak biasa berurusan dengan perbankan. Masyarakat belum paham mengenai proseduran persyaratan yang diberlakukan pihak perbankan. Oleh sebab itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara perbankan dengan pedagang ekonomi mikro, sehinga sosialisasi yang disampaikan pihak perbankan dapat diterima dengan baik oleh pedagang. Di sisi lain, perbankan membutuhkan jaminan yang tidak bisa dipenuhi pihak peminjam, karena kebanyakan pedagang tidak memiliki modal, tabungan, apalagi rumah yang bisa sebagai jaminan peminjaman. “Itukan manajemen perbankan,” kata Ayub. Ia mengakui kebutuhan jasa dan perdagangan di Papua paling menonjol. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat diharapkan dalam menopang keberadaan pedagang kaki lima/ mama-mama pedagang sehingga bertumbuh dalam usahanya. “Kita hanya melirik saja, tetapi tidak pernah memberi perhatian sepenuhnya kepada mereka (PKL),” kata Ayub. Meskipun keterbatasan anggaran, Disperindagkop tetap memberi perhatian dalam rangka pemberdayaan ekonomi mikro di pesisir pantai dan danau, telah mengadakan diklat cara pembuatan perahu tempel, cara pengasapan ikan serta pemberian tenda bagi pedagang ikan. “Fakta, perekonomian kita dalam keadaan goncang, tetapi PKL tetap eksis, tidak mengalami goncangan. Kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi mikro ada di tangan pemerintah,” kata Ayub.

Pedagang kaki lima harus diperhatikan secara serius guna penciptaan lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu, setiap pedagang harus digiring dalam naluri untuk menabung. Kesukaan menabung harus digalakan sehingga timbul kemandirian terhadap pedagang itu sendiri. Ia memberi contoh dalam sektor perikanan, di mana pemerintah memberi kail, umpan, perahu tempel dan bensin, yang dibutuhkan adalah usaha nelayan tersebut untuk berusaha. Hasilnya ditabung untuk perputaran usahanya kedepan. “Saya berharap ada komunikasi yang baik antara perbankan dan pedagang. Pedagang kaki lima butuh bahasa yang mudah dimengerti,” kata ayub. (Jon/CR 7)